BBWM Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi
Wujud komitmen PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) untuk melayani masyarakat terus ditunjukkan perusahaan Migas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kali ini, perusahaan menyalurkan kebutuhan logistik yang disalurkan melalui dapur umum warga.
Bantuan tersebut diberikan kepada korban banjir yang terjadi selama musim hujan berlangsung di sejumlah lokasi, di antaranya Desa Kedung Jaya, Desa Buni Bakti, Desa Babelan, Yayasan Bina Umat Bekasi, dan KNPI Babelan. “Bantuan logistik ini kami distribusikan ke beberapa dapur umum untuk diberikan kepada warga korban banjir di Kabupaten Bekasi,” Direktur Utama, Prananto Sukodjatmoko menjelaskan.
Komitmen melayani masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dilakukan oleh PT Migas Hulu Jabar ONWJ yang juga menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Babelan. Adapun pendistribusian bantuan tersebut dilakukan pada 1-8 Maret 2023 yang turut dihadiri oleh tim TJSL MUJ ONWJ.
Prananto berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tidak bisa beraktivitas karena rumahnya terendam air banjir. “Korban banjir tidak dapat melakukan aktivitas memasak karena rumah dan dapur terendam air. Pembuatan dapur umum sangat penting dilakukan di saat seperti ini karena untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga,” ujar Saippudin Jupri, kepala Desa Kedung Jaya.
Manager Komunikasi Perusahaan, Wahida Inayati menjelaskan pendistribusian bantuan bahan pokok dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen PT BBWM untuk membersamai masyarakat Kabupaten Bekasi. “Sebisa mungkin kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, beremapti dengan mereka yang sedang kesulitan,” jelas Inayati.
Seperti yang diketahui, PT BBWM merupakan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi. Hanya sedikit wilayah yang memiliki perusahaan migas yang mampu beroperasi secara mandiri, salah satunya PT BBWM. Perusahaan ini telah menunjukkan kinerja baik dan dipercaya untuk mengeksplorasi gas dari kilang Pertamina Tambun.
PT BBWM mulai beroperasi pada 30 Desember 2002 dengan status kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 95 persen.