Pemkab dan DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Diversifikasi BBWM
Pemkab Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi menggelar diskusi terkait rencana pengembangan bisnis BUMD milik Pemerinta Kabupaten Bekasi pada Kamis (19/1). Pengembangan bisnis BUMD itu penting agar bisnis terus berlanjut seiring dengan semakin menurunnya cadangan gas di kilang Tambun yang otomatis berdampak pada menurunnya alokasi gas dari Pertamina ke BBWM.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyampaikan jika Komisi I sudah rapat dengan Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perihan penguatan BUMD.
“Hari ini kami memang sudah mengagendakan kunjungan ke BBWM untuk menanyakan rencana bisnis BBWM kedepannya terkait dengan penurunan alokasi gas dari Pertamina. Prospek BBWM kedepannya agar bisa berjalan, kemampuan dan eksisting kedepannya seperti apa,” ujar Ani Rukmini.
“Ternyata rencana kunjungan kerja kami oleh BBWM disetting menjadi forum diskusi dengan beberapa OPD Kabupaten Bekasi. Baguslah, biar ada komunikasi yang baik dan tercipta rasa optimis,” tambahnya.
Rencana pengembangan bisnis BBWM itu pun mendapatkan sambutan hangat dari ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah. Dia menilai sangat penting untuk memberikan masukan, agar kedepannya BBWM menjadi BUMD yang lebih baik lagi.
“Kita harus menunjukkan kepada masyarakat Bekasi, untuk bekerja sebaik mungkin, optimis, memberikan motivasi kepada BBWM agar kedepannya menjadi lebih baik. Semua pihak, termasuk Komisi I dapat memberikan masukan untuk peningkatan BBWM. Kegiatan forum grup diskusi ini sangat saya apresiasi,” katanya.
Komisari BBWM, Herman Hanapi menyampaikan BBWM memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD Kabupaten Bekasi. Masukan PAD tersebut merupakan prestasi yang cukup bagus. Dalam kondisi terus menurunnya pasokan gas, kedepannya diharapkan pengelolaan sampah bisa menjadi opsi tambahan. Sudah saatnya beralih ke usaha lain.
Dia juga menilai ada beberapa peluang usaha yang bisa digeluti BBWM. Seperti pengelolaan sampah di TPA Burangkeng di mana ada penambahan lahan sekitar lima hektar dan itu menjadi peluang bisnis baru bagi BBWM.
“Ya kalau mengelola migas kan nanti nanti juga akan habis, bahkan dulu BBWM pernah mengelola tiga produk namun sekarang hanya satu produk saja,” katanya.
Direktur Utama BBWM, Prananto Sukodjatmoko menjelaskan mengenai sejarah BBWM. Kerja sama BBWM dengan Odira hanya berlangsung selama 10 tahun, dijelaskan karena menurut feasibility studay tahun 2004 yang menyatakan pasokan gas akan turun di tahun 2016.
Penjelasan mengenai diagram setoran PAD berbanding lurus dengan besaran alokasi gas yang diterima BBWM dari Pertamina EP, setoran PAD besar ketika alokasi gas yang didapatkan BBWM besar, pun sebaliknya PAD kecil ketika alokasi gas yang diterima kecil. Direkasi meminta arahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk berdiskusi terkait apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, agar bisa berjalan.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Hudaya menjelaskan terkait potensi aset yang bisa dikembangkan. Ada 16 lokasi aset Pemkab yang ada di Kota Bekasi, permasalahan yang dihadapi adalah RDTR beberapa aset telah diubah oleh Pemerintah Kota Bekasi menjadi ruang terbuka hijau (RTH) sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kerjasama komersil.
“Sudah seharusnya Pemkab akan memprioritaskan kerjasama dengan BBWM. BPKAD akan berkoordinasi dengan BBWM kedepannya,” katanya.
Tak ketinggalan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil menyatakan kolaborasi dengan Komisaris dan BPKAD Kabupaten Bekasi, diharapkan akan ada titik temu terkait regulasi yang berkenaan dengan pengembangan usaha BBWM kedepannya.
“Penyertaan modal bukan hanya bentuk uang juga bisa berbentuk aset daerah. Kita akan dukung agar peraturan dipermudah oleh Pemerintah Daerah, supaya BBWM bisa maju kedepannya. Saat ini sudah dibentuk Tim Penanta Aset di DPRD Kabupaten Bekasi,’ tandasnya.
Reporter: Soni Suganda
Editor: Fuad Fauzi
*artikel pernah dipublikasikan di bekasikab.go.id
